Makassar, 29 Juli 2025 - Green Leadership Forum (GLF) atau forum kepemimpinan hijau kembali digelar di Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, (29/07/2025) di Hotel Four Points, Makassar. Mengusung tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau”, kegiatan ini menjadi penyelenggaraan GLF kedua, setelah pertama kali diadakan pada tahun 2022.
Kegiatan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi, dan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), dengan dukungan dari The Asia Foundation (TAF).
Sebagai ruang dialog untuk berbagi praktik baik pembangunan hijau, forum ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) Kementerian Kehutanan, serta 13 kepala daerah dari berbagai Kabupaten/Kota di Sulsel, antara lain: Bupati Maros, Wali Kota Parepare, Wali Kota Makassar, Bupati Bulukumba, Bupati Sinjai, Bupati Jeneponto, Bupati Takalar, Bupati dan Wakil Bupati Barru, Wakil Bupati Pangkep, Wakil Bupati Enrekang, Wakil Bupati Soppeng, Wakil Bupati Luwu, dan Wakil Bupati Bone.
Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Pimpinan The Asia Foundation dan PATTIRO, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel yang turut memberikan sambutan dan arahan, serta keynote speech dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI. Acara dilanjutkan dengan pemutaran video launching kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Kabupaten Bulukumba, Sinjai, dan Jeneponto.
Momen yang tak kalah penting dari kegiatan ini yaitu pemberian penghargaan dari Koalisi Masyarakat Sipil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Maros, Parepare, Sinjai, Jeneponto, Bulukumba, Pangkejene dan Kepulauan, Barru, Enrekang, dan Luwu Utara yang telah menerapkan kebijakan pembangunan hijau, dan juga penyerahan SK dan dokumen Masterplan Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial oleh Bupati Maros dan Wakil Bupati Enrekang kepada Wamendagri, Sekretaris Daerah Sulsel, dan Direktur PUPS Kementerian Kehutanan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang telah menginisiasi dan mengintegrasikan skema pendanaan lingkungan seperti Ecological Fiscal Transfer (EFT) ke dalam peraturan daerah.
“Sulawesi Selatan ini bisa dibilang sebagai provinsi terbaik dalam kepemimpinan hijau, dilihat dari banyaknya Kabupaten dan Kota yang memiliki komitmen kebijakan perencanaan penganggaran untuk lingkungan,” ujar Bima Arya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kepedulian terhadap isu perubahan iklim, yang menjadi perhatian utama generasi muda dan tantangan global saat ini.
“Green Leadership Forum ini jangan dijadikan hanya sebatas event saja, tetapi ini harus menjadi agenda yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, turut menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Sulsel tengah menyusun dokumen RPJMD tahap akhir, di mana telah tercantum visi pembangunan hijau dan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai wujud komitmen terhadap upaya penanggulangan perubahan iklim.
Hana A. Satriyo, selaku Country Representative TAF di Indonesia dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perkembangan positif agenda pembangunan hijau di Sulawesi Selatan. Menurutnya, provinsi Sulawesi Selatan dengan dukungan mitra lokal telah berhasil mendorong dan menginisiasi kebijakan pembangunan hijau, serta menunjukkan komitmen nyata dalam mengintegrasikan isu perbaikan lingkungan dan perubahan iklim ke dalam perencanaan daerah.
Hal serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif PATTIRO, Fitria Muslih, yang menyoroti bahwa beberapa pemerintah daerah di Sulsel telah menginisiasi skema pendanaan berbasis ekologi seperti Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE). Ia menilai inisiatif-inisiatif ini perlu dikembangkan, termasuk mendorong lahirnya skema-skema pendanaan hijau (green financing) lainnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan dua sesi talk show interaktif yang dipandu oleh Nana Djamal. Sesi pertama bertajuk “Memperkuat Inovasi Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Hijau di Sulawesi Selatan: Praktik dan Tantangan” menghadirkan narasumber Bupati Maros, Bupati Sinjai, Bupati Jeneponto, Bupati Bulukumba, Wali Kota Parepare, dan Plt. Kepala Bappelitbangda Sulsel. Pada sesi ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan komitmen dan praktik kebijakan lingkungan yang telah berjalan di daerah masing-masing.
Sesi talkshow kedua mengangkat tema “Mendorong Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan: Peluang dan Tantangan” dengan menghadirkan narasumber yaitu Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) Kementerian Kehutanan, Kepala Bidang Perhutanan Sosial (Kabid PS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Bupati Enrekang, serta perwakilan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dalam sesi ini, Direktur PUPS Kementerian Kehutanan memaparkan implementasi kebijakan IAD yang telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat skema pembangunan kawasan berbasis perhutanan sosial, dilanjutkan dengan pemaparan roadmap pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kabid PS DLHK Sulsel. Wakil Bupati Enrekang kemudian membagikan pengalaman dan kebijakan IAD di yang telah diinisiasi di Kabupaten Enrekang, dan terakhir paparan dari BPDLH mengenai berbagai peluang pembiayaan dari BPDLH untuk mendukung keberlanjutan program perhutanan sosial.
“Di Sulawesi Selatan ini sudah ada tiga IAD, di Enrekang, Maros, dan Luwu Timur. Implementasinya perlu dikawal agar nantinya dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD,” ujar Catur Endah, Direktur PUPS Kementerian Kehutanan.
Kegiatan ini ditutup dengan penyampaian rekomendasi untuk agenda pembangunan hijau di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang berisi usulan tindak lanjut untuk penguatan pendanaan lingkungan dan pengembangan perhutanan sosial sebagai bagian dari agenda keberlanjutan untuk pembangunan hijau di Sulsel.