Kegiatan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi, dan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), dengan dukungan dari The Asia Foundation (TAF). 

Sebagai ruang dialog untuk berbagi praktik baik pembangunan hijau, forum ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) Kementerian Kehutanan, serta 13 kepala daerah dari berbagai Kabupaten/Kota di Sulsel, antara lain: Bupati Maros, Wali Kota Parepare, Wali Kota Makassar, Bupati Bulukumba, Bupati Sinjai, Bupati Jeneponto, Bupati Takalar, Bupati dan Wakil Bupati Barru, Wakil Bupati Pangkep, Wakil Bupati Enrekang, Wakil Bupati Soppeng, Wakil Bupati Luwu, dan Wakil Bupati Bone. 

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Pimpinan The Asia Foundation dan PATTIRO, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel yang turut memberikan sambutan dan arahan, serta keynote speech dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI. Acara dilanjutkan dengan pemutaran video launching kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Kabupaten Bulukumba, Sinjai, dan Jeneponto.

Momen yang tak kalah penting dari kegiatan ini yaitu pemberian penghargaan dari Koalisi Masyarakat Sipil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Maros, Parepare, Sinjai, Jeneponto, Bulukumba, Pangkejene dan Kepulauan, Barru, Enrekang, dan Luwu Utara yang telah menerapkan kebijakan pembangunan hijau, dan juga penyerahan SK dan dokumen Masterplan Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial oleh Bupati Maros dan Wakil Bupati Enrekang kepada Wamendagri, Sekretaris Daerah Sulsel, dan Direktur PUPS Kementerian Kehutanan. 

Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang telah menginisiasi dan mengintegrasikan skema pendanaan lingkungan seperti Ecological Fiscal Transfer (EFT) ke dalam peraturan daerah. 

“Sulawesi Selatan ini bisa dibilang sebagai provinsi terbaik dalam kepemimpinan hijau, dilihat dari banyaknya Kabupaten dan Kota yang memiliki komitmen kebijakan perencanaan penganggaran untuk lingkungan,” ujar Bima Arya. 

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kepedulian terhadap isu perubahan iklim, yang menjadi perhatian utama generasi muda dan tantangan global saat ini. 

“Green Leadership Forum ini jangan dijadikan hanya sebatas event saja, tetapi ini harus menjadi agenda yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” tambahnya. 

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, turut menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Sulsel tengah menyusun dokumen RPJMD tahap akhir, di mana telah tercantum visi pembangunan hijau dan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai wujud komitmen terhadap upaya penanggulangan perubahan iklim. 

Hana A. Satriyo, selaku Country Representative TAF di Indonesia dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perkembangan positif agenda pembangunan hijau di Sulawesi Selatan. Menurutnya, provinsi Sulawesi Selatan dengan dukungan mitra lokal telah berhasil mendorong dan menginisiasi kebijakan pembangunan hijau, serta menunjukkan komitmen nyata dalam mengintegrasikan isu perbaikan lingkungan dan perubahan iklim ke dalam perencanaan daerah. 

Hal serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif PATTIRO, Fitria Muslih, yang menyoroti bahwa beberapa pemerintah daerah di Sulsel telah menginisiasi skema pendanaan berbasis ekologi seperti Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE). Ia menilai inisiatif-inisiatif ini perlu dikembangkan, termasuk mendorong lahirnya skema-skema pendanaan hijau (green financing) lainnya.  

Kegiatan dilanjutkan dengan dua sesi talk show interaktif yang dipandu oleh Nana Djamal. Sesi pertama bertajuk “Memperkuat Inovasi Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Hijau di Sulawesi Selatan: Praktik dan Tantangan” menghadirkan narasumber Bupati Maros, Bupati Sinjai, Bupati Jeneponto, Bupati Bulukumba, Wali Kota Parepare, dan Plt. Kepala Bappelitbangda Sulsel. Pada sesi ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan komitmen dan praktik kebijakan lingkungan yang telah berjalan di daerah masing-masing. 

Sesi talkshow kedua mengangkat tema “Mendorong Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan: Peluang dan Tantangan” dengan menghadirkan narasumber yaitu Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) Kementerian Kehutanan, Kepala Bidang Perhutanan Sosial (Kabid PS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Bupati Enrekang, serta perwakilan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dalam sesi ini, Direktur PUPS Kementerian Kehutanan memaparkan implementasi kebijakan IAD yang telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat skema pembangunan kawasan berbasis perhutanan sosial, dilanjutkan dengan pemaparan roadmap pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kabid PS DLHK Sulsel. Wakil Bupati Enrekang kemudian membagikan pengalaman dan kebijakan IAD di yang telah diinisiasi di Kabupaten Enrekang, dan terakhir paparan dari BPDLH mengenai berbagai peluang pembiayaan dari BPDLH untuk mendukung keberlanjutan program perhutanan sosial.  

“Di Sulawesi Selatan ini sudah ada tiga IAD, di Enrekang, Maros, dan Luwu Timur. Implementasinya perlu dikawal agar nantinya dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD,” ujar Catur Endah, Direktur PUPS Kementerian Kehutanan.  

Kegiatan ini ditutup dengan penyampaian rekomendasi untuk agenda pembangunan hijau di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang berisi usulan tindak lanjut untuk penguatan pendanaan lingkungan dan pengembangan perhutanan sosial sebagai bagian dari agenda keberlanjutan untuk pembangunan hijau di Sulsel. 

The post Green Leadership Forum Kedua digelar di Sulsel: Ajak Kepala Daerah untuk mengintegrasikan Pembangunan Hijau Kedalam Perencanaan Daerah appeared first on Tim Layanan Kehutanan Masyarakat - TLKM.

Acara pembukaan dihadiri  dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, juga turut hadir Bappeda Provinsi Sulsel, dan daerah Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, serta Pinrang. Melalui sambutan Dirktur TLKM, Muchlas Dharmawan Tualle menyampaikan “program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk membaca iklim, juga fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui komunitas”.

Pada pembukaan juga turut hadir Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M. Syarif melalui zoom menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Sulsel yang sudah hadir dan bersedia mendukung program ini, program ini merupakan bagian inovasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat lewat pembacaan cuaca lokal untuk membantu aktivitas masyarakat dalam sektor produksi.

Lewat sambutannya, Plt. Sekda Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsyad, mengucapkan apresiasinya kepada TLKM yang sudah menginisisasi kegiatan ini melihat dampak perubahan iklim yang kian masif, melalui program ini dapat menjadi contoh bagaimana mengatasi perubahan iklim harus melalui multi sektor dan mencakup dari hulu ke hilir. Melalui kesempatan ini juga Sekda Provinsi Sulsel menyerukan kepada setiap Pemerintah Daerah yang hadir untuk sama-sama membangun kesiapan dan kesigapan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Pemukulan gong oleh Plt. Sekda Provinsi Sulsel sebagai penanda dimulainya program./foto oleh: Fahmi.

Acara dilanjutkan dengan sesi talkshow yang dimulai dengan pemaparan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang memaparkan dampak perubahan iklim di Sulsel dan apa saja program untuk perubahan iklim yang ada di sulsel. Pembicara kedua dari Maros Youth Learning Center  yang memaparkan bagaimana langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim lewat anak muda, program ini berfokus untuk mengurangi  penggunaan bahan kimia pada pertanian dan mengurangi jejak karbon dengan mendekatkan pengelolaan  dan konsumsi pangan.

Dalam pemaparannya, Teguh Bimantara selaku Program Manager, 3 tujuan besar dari program ini adalah penguatan kapasitas masyarakat sebagai upaya peningkatan ketahanan iklim berbasis teknologi, penguatan sarana dan prasarana pendukung berbasis teknologi seperti pemasangan stasiun iklim di desa, dan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim, serta membangun kecerdasan kolektif pada pemuda lokal.

Pemaparan program oleh program manager, Teguh Bimantara./ Foto oleh: Fahmi

Sesi Inception workshop juga dilaksanakan untuk meminta masukan dari setiap pemerintah daerah yang terlibat, juga sekaligus mengintegrasikan program dengan program daerah agar Komunitas Cerdas Iklim ini dapat berlangsung dan berkelanjutan. Melalui sesi ini juga turut hadir para akademisi dan lembaga non pemerintah untuk memberikan masukan pada program.

Untuk memastikan keterlibatan dan dukungan multi pihak, inception workshop ini berlangsung dengan aktif dalam memberikan input pada tiap aktivitas program agar kiranya program ini bisa berjalan dengan maksimal dan efisien. Permulaan ini menjadi penanda program inovasi ini akan berlangsung selama 12 bulan di 4 kabupaten dan 9 desa, Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, dan Pinrang.

The post Kick Off Meeting dan Workshop “Climate Smart Community” appeared first on Tim Layanan Kehutanan Masyarakat - TLKM.

Salah satu sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim adalah sektor pertanian. Tidak menentunya hujan, kemarau yang berkepanjangan, mampu menurunkan produktivitas pertanian, bahkan hingga terjadinya gagal panen. Resiko ini sangat berefek pada perekonomian warga desa tentunya, tak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hal yang menjadi fokus dalam bertani saat ini ialah mengupayakan adanya pembacaan kondisi iklim melalui teknologi yang berkembang yang disandingkan dengan pengetahuan lokal untuk dijadikan dasar penentuan musim tanam. Selanjutnya, boleh dilakukan dengan mengganti bibit unggul yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperbaiki sistem irigasi agar tidak terjadi penumpukan sedimentasi yang berpotensi mempercepat terjadinya banjir.

Beberapa petani juga telah menerapkan sistem pertanian organik yang tidak membutuhkan banyak air dan juga pestisida. Ada juga yang menerapkan pengelolaan lahan berbasis agroforestry (wanatani) yang menggabungkan antara tanaman kehutanan dan pertanian. Contohnya, seperti kopi yang dinaungi pepohonan damar, pinus dan lainnya.

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kebutuhan manusia akan sumber daya hutan sudah dapat dipastikan tidak terbatas. Tahun ke tahun, hutan semakin berkurang akibat adanya perambahan, illegal loging (penebangan tanpa ada izin), bencana alam. Tentunya, hal ini sangat memberikan dampak besar bagi manusia, khususnya warga desa yang tinggal dalam dan sekitar kawasan hutan.

Dengan menerapkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, seperti menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan penebangan pohon, melakukan penanaman, bahkan pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Saat ini, beberapa kelompok tani hutan telah berupaya melakukan penjagaan hutan seperti pelarangan kepada warga untuk memanfaatkan didalam zona inti pada kawasan hutan. Tak hanya itu, pelarangan penggunaan pestisida pun diterapkan. Bahkan, pemerintah juga membangun sinergitas melalui Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial sebagai bentuk kerjasama antar instansi untuk berperan aktif dalam perbaikan hutan.

Efisiensi Penggunaan Air

Sudah tak dapat dipungkiri, kebutuhan akan air menjadi prioritas bagi makhluk hidup. Namun, ketika terjadi hujan yang berkepanjangan air sangat melimpah, begitu pula sebaliknya ketika musim kemarau berkepanjangan, kesulitan akan air sering dirasakan banyak masyarakat. Tentunya, dengan menerapkan penggunaan air secukupnya akan memberikan kestabilan saat memasuki musim kemarau. Baik untuk dimanfaatkan kehidupan sehari-hari, bahkan untuk sektor pertanian.

Penggunaan Energi Terbarukan

Saat ini, telah banyak inovasi dan teknologi akan energi terbarukan yang dikembangkan lebih ramah lingkungan. Misalnya, beberapa wilayah telah mengupayakan akan kemandirian energi lokal seperti pembangkit listrik tenaga air/surya.

Penggunaan akan teknologi yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan air maupun surya (sinar matahari) setidaknya meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi polusi yang dihasilkan.

Penerapan Pola Hidup Sehat

Sejatinya hidup yang sehat tentunya menjadi keinginan semua manusia. Namun, beberapa kurun waktu terakhir munculnya penyakit-penyakit jenis baru justru sangat mengancam kehidupan manusia. Dengan melakukan olahraga yang intensif, makan teratur, dan konsumsi buah-buahan serta vitamin. Dengan melakukan hal tersebut, maka imunitas yang terbangun dalam tubuh kita akan semakin kuat, sehingga penyakit tidak dapat menyerang tubuh kita.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang terbangun hingga saat ini masih sangat diperlukan adanya inovasi restorasi dalam penjajakan ilmu pengetahuan dan keahlian. Dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan, terfasilitasi untuk pengembangan keterampilan, maka akan mendorong meningkatnya kualitas SDM kita tentunya. Maka dari itu, sangat penting untuk memberikan peluang masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Adaptif

Menata Ruang secara keseluruhan sudah tentu menjadi hal yang wajib bagi pemerintah. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat sebelumnya sudah sewajarnya untuk mempertimbangkan aspek lingkungan. Namun, dalam perjalanannya beberapa kondisi yang terjadi mengubah penataan tersebut, namun belum mempertimbangkan bagaimana pengaruh perubahan iklim saat ini. Maka dari itu, untuk penataan ruang wilayah ini sangat membutuhkan kajian-kajian lingkungan yang relevan sehingga dalam implementasi perencanaan yang telah dibuat akan berbuah hasil yang maksimal. Karena saat ini kondisi krisis iklim sangat mempengaruhi seluruh sektor, baik pertanian, perkebunan maupun kehutanan, bahkan parahnya telah memberikan dampak bagi permukiman (banjir). Sehingga sudah menjadi keharusan untuk lebih mempertimbangkan kembali rencana yang adaptif.

Penerapan Budidaya Perairan Adaptif

Budidaya perairan sebagai mata pencaharian warga seperti udang, ikan dan lainnya. Akan tetapi, dibeberapa wilayah hasil budidaya tambak banyak menuai penurunan produktivitas. Selain itu, hasil budidaya tambak pun mengalami kerdil. Hal ini sangat dipengaruhi oleh cuaca yang sangat mempengaruhi kondisi air pada tambak, parahnya kematian hasil tambak juga dipengaruhi oleh tidak adanya angin (yang melintasi tambak milik warga).

Salah satu model adaptasi yang telah marak dilakukan ialah dengan menggunakan kincir angin sebagai alternatif menghadirkan angin, revitalisasi tambak dengan melakukan pergantian air, semakin asin akan semakin baik untuk komoditi yang dibudidayakan.

#pinrangberadaptasi #pinrangbisa_beradaptasi #pinrangbisaberadaptasi

#enrekangberadaptasi #enrekangbisa_beradaptasi #enrekangbisaberadaptasi

#tatorberadaptasi #tatorbisa_beradaptasi #tatorbisaberadaptasi

#torutberadaptasi #torutbisa_beradaptasi #torutbisaberadaptasi

The post 8 Aksi Adaptasi Perubahan Iklim appeared first on Tim Layanan Kehutanan Masyarakat - TLKM.

Muh. Ichwan K. selaku Direktur TLKM dan juga KAPABEL menerangkan bahwa program yang bertemakan Adaptasi Masyakarat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pangan Hutan, telah dicanangkan sejak tahun 2016 melalui call of proposal kepada Adaptation Fund (AF). Lanjutnya, usulan program KAPABEL telah lolos dan memenuhi kriteria di tahun 2019 dan dapat dijalankan pada Tahun 2020 melalui kerjasama dengan Kemitraan (The Partnership for Governance Reform) selaku mitra resmi AF yang telah terakreditasi di Indonesia. Program ini juga dijalankan di tiga Kabupaten lainnya untuk sektor Hulu DAS Saddang yakni, Kab. Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara.

“Apabila program ini telah selesai bulan April tahun 2022, KPPI sebagai kolompok yang dibentuk dan didampingi KAPABEL yang akan melanjutkan asset-aset program, termasuk pengetahuan yang telah ditinggalkan oleh program agar dapat dilanjutkan secara mandiri” ujar Ichwan.

Turut hadir pada kegiatan penanaman ini, Drs. H. Abdul Rahman Mahmud, M.Si selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Pinrang, perwakilan BPBD Kab. Pinrang, DKP Kab. Pinrang dan instansi-instansi terkait lainnya.

“Mari kita sama-sama memaknai kegiatan ini sebagai suatu gerakan kemanusiaan, gerakan sosial, gerakan ekonomi dan seluruh gerakan yang ada, karena ini adalah awal yang sangat baik untuk kita semua untuk melihat sesuatu yang Insya Allah akan memberikan dampak yang besar terhadap perubahan yang ada di tengah masyarakat kita” kata Abd. Rahman Mahmud pada sambutannya di Desa Bababinanga.

Pendampingan yang dilakukan KAPABEL Wilayah Hilir DAS, Kabupaten Pinrang tak hanya berfokus pada persoalan mangrove saja, melainkan nantinya akan membentuk industri rumah tangga sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan.

Gusti Zainal selaku Koordinator Program KAPABEL menerangkan bahwa dari empat komponen program yang ada, capaian kami ialah adanya Rehabilitasi Hutan dan Lahan baik Hulu maupun Hilir DAS Saddang.

Selain itu, penanaman mangrove ini juga sekaligus memperingati hari besar maritim nasional yang bertepatan pada tanggal Kamis (23/9/2021). Presiden Jokowi pun menanam mangrove di Desa Tritih, Kab. Cilacap, Jawah Tengah, dipantau dari Kanal Youtube Sekretariat Presiden dari Jakarta (23/9/2021).

Mangrove yang mampu menahan gelombang dan mencegah abrasi laut pun menjadi solusi dalam perbaikan lingkungan. Tak hanya itu, mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi Kawasan pariwisata, sehingga warga pesisir DAS Saddang yang aktifitasnya bergantung dari hasil laut atau tambak pun meningkat.

“Kami bersemangat untuk menanam mangrove karena lokasi penanaman ini di kampung kami, agar tidak terjadi abrasi laut lagi. Kami juga sering berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini karena kami tahu bukan hanya dikampung kami yang sering terjadi abrasi, baik di Pinrang maupun Luar Pinrang. Mari kita bersama-sama berjuang untuk kelestarian laut” ucap Rahmat salah satu anggota KPPI Binanga Saddang Desa Bababinanga.

Menurut Muh. Faisal M. selaku Manager Program Wilayah Hilir KAPABEL menerangkan bahwa sebelumya KAPABEL telah melakukan pembentukan dan peresmian KPPI, Pemberian pelatihan dan studi banding budidaya Mangrove, Pembibitan Mangrove, Audiensi ke instansi terkait hingga membuat rancangan teknis penanaman mangrove. Sehingga kegiatan ini diharapkan berjalan lancar dan angka kematian bibit yang ditanam sangat kecil.

“Kegiatan ini bukan hanya sampai disini, melainkan tiap bulannya akan ada monitoring dan penyulaman yang dilakukan KAPABEL bersama KPPI untuk menghindari adanya angka kematian bibit yang telah ditanam, karena cuaca disini tidak dapat diprediksi apalagi kondisi pasang-surut juga berubah-ubah ditambah pergeseran sedimentasi oleh sungai saddang sehingga kami telah memikirkan antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan” ujar Faisal.

The post Penanaman 25.000 pohon mangrove di Kab. Pinrang, aksi nyata adaptasi perubahan iklim di hilir DAS Saddang appeared first on Tim Layanan Kehutanan Masyarakat - TLKM.

Awalnya POKJA PPRKD ini bernama RAD-API (Rencana Aksi Daerah-Adaptasi Perubahan Iklim) lalu menjadi POKJA RAD-GRKD (Rencana Aksi Daerah-Gas Rumah Kaca Daerah). Saat ini, POKJA RAD-GRKD bertransformasi menjadi POKJA PPRKD dengan fokus programnya adalah penurunan emisi gas rumah kaca.

Hasil diskusi ini menyepakati menyusun rencana strategi (renstra) API berbasis DAS Saddang berdasarkan hasil Kajian Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim yang dilaksanakan KAPABEl hingga Juni 2021. Hasil kajian ini akan menjadi dokumen pendukung dalam mendorong program ketahanan iklim (climate resilience) melalui perubahan RTRW dan RPJMD sehingga rencana strategi ketahanan iklim dapat dirumuskan dengan baik.

“Jadi sebetulnya RAN API sudah menargetkan juga tapi itu adalah National Action Plan (Rencana Aksi Nasional) dan kita mengimplementasikannya di wilayah DAS Saddang,” kata Dr. Roland A. Barkey, ahli Spatial & Climate Change dari Universitas Hasanuddin.

Dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) itu sudah ditegaskan, lanjut Roland,  bahwa ada empat sektor prioritas, di dalam presentasi ini, diperlihatkan water. Dengan adanya Kajian Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim berbasis DAS Saddang yang akan dilaksanakan KAPABEL, kita akan melihat bagaimana perubahan iklim DAS Saddang dalam 20 – 30 tahun ke depan.

“Dengan menggunakan The Soil and Water Assessment Tools sehingga kita bisa melihat koneksitas antara hulu dan hilir DAS Saddang. Kabupaten-kabupaten dampingan KAPABEL ini ada di Hulu, ada di tengah, dan ada di hilir DAS Saddang, maka kita fokusnya pada ketersediaan air melalui program rehabilitasi dan sedimentasi terutama di pesisir yang fokusnya rehabilitasi mangrove,’ jelas Roland.

Kaitannya dengan program POKJA PPRKD Provinsi dengan kegiatan KAPABEL di DAS Saddang sudah sejalan. Meskipun KAPABEL fokus kegiatannya pada bagaimana masyarakat ekosistem DAS Saddang beradaptasi terhadap perubhana iklim namun kegiatan-kegiatannya juga ada berupa mitigas seperti rehabilitasi lahan yang akan dijadikan area PS seperti penanaman MPTs 6.000 pohon di tiga kabupaten dan penanaman mangrove di wilayah hilir.

“Jadi sebenarnya kalau berbicara perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi itu sangat berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Kalau kaitannya dengan RAD GRK, kan itu ada tutupan lahan, ada transportasi, ISDM, ada energi, mangrove, perikanan, dan kelautan masuk. Bisa jadi contoh bagaimana program-program nanti. Memang fokusnya DAS SADDANG. Ada persinggungan tapi tidak 100 persen,” jelas Roland.

Penjelasan dari Roland A. Barkey memberikan masukan yang baik bagi POKJA PPRKD Sulsel sehingga kegiatan terkait dengan penurunan emisi rumah kaca itu tidak selalu diliat sebagai upaya mitigasi saja tanpa melihat ada dampak adaptasinya.

“Apa saya kira apa yang mau kita kerjakan ke depan, itu sudah mulai kelihatan. Kita memang besar harapan kegiatan kerja PPRK ini juga bisa menyentuh. Apa yang kami interpretasi, pembangunan pilot project PPRK, antara mitigasi dan adpatasi itu sangat sulit dipisahkan, jadi nanti kita akan mensosialisasikan sehingga bisa mejadi satu kesatuan,” kata Ana dari Bappelitbangda Sulsel, salah satu anggota POKJA PPRKD Sulsel.

The post Inisiasi rencana strategis ketahanan iklim daerah Sulsel bersama POKJA PPRKD appeared first on Tim Layanan Kehutanan Masyarakat - TLKM.

Syafriman Ali selaku Project Officer Kabupaten Pinrang KAPABEL memaparkan tugas pokok dan fungsi KPPI yakni mengawal isu perubahan iklim yang ada di Pesisir Kecamatan Cempa dan Kecamatan Duampanua sehingga mendapat perhatian Pihak DKP dan BPBD untuk berkolaborasi dan bersinergi. Pihak DKP dan BPBD pun menyarakan agar KPPI dapat berperan aktif dan meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh KAPABEL selama pendampingan.

Pembentukan dan Peresmian KPPI menjadi pembuka di Indonesia yang fokus terhadap isu perubahan iklim berbasis Desa. KPPI nantinya akan mengawal isu perubahan iklim dengan rancangan jangka Panjang dan jangka pendek melalui rencana aksi secara berkelanjutan. Komitmen ini diatur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPPI berdasarkan hasil musyarawarah besar secara mufakat. Melalui program KAPABEL, KPPI akan didampingi selama 18 bulan dengan pemberian pelatihan-pelatihan yang akan menunjang pengetahuan serta keterampilan anggota KPPI nantinya.

KPPI yang telah diresmikan pada kegiatan ini berjumlah 5 kelompok yang berkedudukan di masing-masing Desa Intervensi, dimulai dengan Desa Paria yang bernama KPPI Paria Manggolo beranggotakan sebanyak 15 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, Desa Bababinanga bernama KPPI Binanga Saddang beranggotakan 21 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, Desa Salipolo bernama KPPI Biring Saddang beranggotakan 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, Desa Massewae bernama KPPI Massewae Peduli Alam (Mapia) beranggotakan 13 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, Desa Katomporang bernama KPPI Persatuan Pemuda Masyarakat Desa Katomporang (PPMDK) beranggotakan 16 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

Untuk memastikan kemandirian KPPI, penguatan-penguatan berupa pelatihan-pelatihan diberikan langsung kepada KPPI.

Pelatihan Fasilitasi dan Pendampingan

Yang pertama yaitu Pelatihan Fasilitasi dan Pendampingan Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota KPPI dalam pengumpulan informasi, melakukan pengamatan dan observasi serta keterampilan pendampingan dan meta-fasilitasi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu-Jumat (27 – 29/01/2021) di Hotel Shafira Kab. Pinrang.

Tiga komponen tujuan pelatihan ini difasilitasi oleh Kamaruddin Azis, ST, selaku sekretaris Eksekutif COMMIT Foundation. Kamaruddin memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dengan rangkaian materi meta-fasilitasi dimulai dengan materi mengenali kondisi Desa, metode pengamatan dan observasi, etika wawancara, membuat rencana aksi, menyusun program kerja dan Focus Group Discussion (FGD).

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota KPPI dalam pengumpulan informasi, melakukan pengamatan dan observasi serta keterampilan pendampingan dan meta-fasilitasi masyarakat. Selain itu, peserta yang diundang sebanyak 5 orang masing-masing KPPI di lima Desa Intervensi dengan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Kamaruddin menerangkan untuk menjadi seorang fasilitator harus memiliki kemampuan problem solving untuk menghindari adanya konflik pada masyarakat. Maka dari itu, materi yang disuguhkan sangat penting untuk dipahami dan diaktualisasikan.

Pengembangan kapasitas yang dilakukan KAPABEL sebagai langkah strategis untuk anggota KPPI dalam mencari atau mengumpulkan data/informasi di Desa. Pentingnya data/informasi yang didapatkan akan menjadi bahan dari rencana aksi KPPI untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengawal isu perubahan iklim yang terjadi di Desanya. Misalnya, pendataan titik-titik rawan bencana, lokasi pembuangan sampah dan lainnya.

Materi-materi yang telah didapatkan sebagai pondasi anggota KPPI bergerak dalam issue lingkungan hidup terlebih khusus issue krisis sumberdaya pesisir.

Pelatihan Kepemimpinan

Selanjutnya yaitu Pelatihan Kepemimpinan  pada Jumat-Minggu (26 – 28/2/2021) di MS Hotel Kab. Pinrang. Kegiatan ini menyasar perwakilan lima orang tiap KPPI. Pelatihan ini difasilitasi oleh Emban Ibnurusyd Mas’ud, S.Hut, MP salah satu Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar yang akrab dipanggil Emban. Emban yang memiliki metode dalam memberikan materinya, membuat forum lebih interaktif dan lebih mempermudah peserta memahami apa yang disampaikan. Dimulai dengan mengenali rekan kelompok, mengasah nalar kritis, meningkatkan kepercayaan diri, menggali potensi diri sehingga peserta aktif saat menerima materi dan memahami karakter menjadi seorang pemimpin. Tak hanya itu, Emban juga memberikan pemahaman bagaimana pemimpin mampu memberikan solusi dan tidak menjadi beban dalam kelompok.

Materi kepemimpinan yang didapatkan peserta menjadi pegangan kuat dalam menjalankan KPPI. Gebrakan yang diinisiasi KAPABEL tak hanya pelatihan ini saja, masih banyak pelatihan-pelatihan berikutnya yang akan didapatkan anggota KPPI. Selain itu, Tim KAPABEL juga melakukan pre-test dan post-test pelatihan kepemimpinan untuk mengukur kepahaman peserta dalam mengeyam materi pelatihan ini.

The post Bangun gerakan pemuda sadar iklim melalui penguatan Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) appeared first on Tim Layanan Kehutanan Masyarakat - TLKM.

Sebelumnya, pembahasan dan penyusunan Road Map sudah pernah terlaksana dua tahun sebelumnya, 2019, namun belum sepenuhnya rampung. KAPABEL, melalui program Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pangan, menginisiasi perampungan penyusunan Road Map melalui “Program Penguatan Sistem dan Kapasitas Kelembagaan untuk Mengurangi Risiko Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Perubahan Iklim”.

Beberapa kegiatan dalam mencapai tujuan ini yang bekerja sama dengan POKJA PPS yaitu fasilitasi pertemuan penyusunan dokumen PS, Pertemuan Multipihak Internalisasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana PS, Pelatihan dan Workshop untuk POKJA PPS, Fasilitasi FGD Rutin POKJA PPS, dan Workshop keberlanjutan dan Exit Strategy. Kegiatan penyusunan Road Map adalah agenda utama pertemuan multipihak sehingga program kerja POKJA PPS selama lima tahun dapat mencapai target. Sebelum pertemuan multipihak, KAPABEL melakukan pertemuan inisiasi dengan tim kecil untuk merancang dan membahas draft nol yang pernah ada tahun 2019.

Sekretarsi POKJA PS, Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut, M.Si., IPU, memberikan sambutan pada acara ini.  Pertemuan Multipihak dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

“Penyusunan Roadmap PS Sulsel 2021-2025 merupakan langkah strategi yang terintegrasi dengan semua sektor baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa sehingga Tim POKJA PS yang sementara dibentuk ini merupakan gambaran agar pembangunan PS dapat terwujud,” jelas Syamsu Rijal.

Ketua TGUPP, Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S, menyatakan bahwa funsi kawasan hutan dan perhutanan sosial itu selalu ada 3 P yaitu People, bagaimana masyarakatnya sejahtera, Planet yaitu bagaimana lingkungannya lestari, dan Profit, bagaimana potensi ekonominya dapat diwujudkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan, saat membuka kegiatan penyusunan Road Map PS, bahwa Perhutanan Sosial merupakan program strategi dalam mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera melalui usaha peningkatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi hutan sekaligu menjagai fungsi kawasan hutan.

Direktur KAPABEL, Muh. Ichwan Kadir, menyampaikan pemaparan program KAPABEL. Ada empat komponen program KAPABEL, yaitu: 1) Penguatan skema perhutanan sosial di hulu DAS Saddang seluas 5.000 ha, 2) Perbaikan tata kelola dan daya dukung pesisir di hilir DAS Saddang, 3) Penguatan Sistem dan Kapasitas Institusional serta Kebijakan Lintas Sektor, dan 4). Pengelolaan Pengetahuan dan Diseminasi Program.

Pada kesempatan ini juga, Koordinatro Proyek, Gusti Zainal memaparkan kerangka kerja program KAPABEL selama 18 bulan. Ada empat kabupaten intervensi yaitu Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang. Wilayah hulu terdapat 10 desa, yaitu Lembang Karre Limbong, Kelurahan Bokin, dan Lempang Sapan Kua-Kua Paniki (Toraja Utara), Lembang Randan Batu, Lembang Paku, dan Lembang Sesesalu (Tana Toraja), dan Desa Pundilemo, Desa Palladang, Desa Ranga, dan Desa Tungka (Enrekang). Sementara di wilayah Hilir terdapat 5 desa yaitu Desa Baba Binanga, Desa Katomporang, Desa Massewae, Desa Paria, dan Desa Salilopo.

“Perhutanan Sosial sebaiknya dipandang dari semua sektoral sehingga penyusunan Road Map ini melahirkan program kerja sinerjinas antar lintas sektoral baik di tingkat provinsi, kabupaten hingga desa. Meskipun Kwasan Hutan berada dalam pengawasan Dinas Kehutanan dan Perhutanan Sosial di bawah BPSKL namun lingkungan, sosial, dan eknomi masyarakat merupakan tanggungjawab langsung pemerintah desa di mana masyarakat itu berdomisili,” ungkap Gusti Zainal.

Masalah-masalah yang ada dan muncul pada diskusi ini, lanjut Gusti Zainal, itu karena terkait perbedaan paradigma melihat fungsi kawasan hutan dan perhutanan sosial itu sendiri sehingga tidak adanya saling koordinasi.

“Saya menambahkan selain ada 3 P seperti yang disebutkan Prof. Alam, yaitu sebaiknya ada 4 K yaitu Komunikasi, Koordinasi, Konsultasi, dan Kolaborasi. Jika tidak menerapkan 4 K ini maka program kerja Pemebangunan PS tidak akan tercapai,” tandas Gusti Zainal, aktivis CSO bidang lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyusunan Roadmap PS 2021-2025 berangkat dari 8 (delapan) isu atau masalah yang ada yaitu:

1. Belum optimalnya pendampingan PS mulai dari tahap pengusulan hingga implementasi.

2. Belum bersinerginya kelembagaan dan organisasi para pihak dalam penyelenggaraan PS

3. Data dan Informasi PS belum terintegrasi dalam sistem database

4. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja skema PS

5. Sebagian areal PS belum tepat sasaran baik lokasi maupun kelompok masyarakat

6. Belum berkembangnya usaha kehutanan PS

7. Masih adanya konflik-konflik pengelolaan PS pra dan pasca ijin

8. Masih rendahnya kapasitas pelaku PS

Kedelapan isu atau masalah ini menjadi pijakan dalam diskusi kelompok. Ada empat kelompok dengan isu strategis yaitu kebijakan, kapasitas, fasilitasi, dan data-informasi. Setiap anggota kelompok memberikan solusi dari masalah yang ada dengan terlebih dahulu merefleksikan situasi atau kondisi di masing-masing bidang kerja.

Hasil diskusi kelompok lalu dipresentasikan dan peserta kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan. Hasil rumusan strategi itulah lalu peserta merumuskan bentuk-bentuk kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) dalam lima tahun dengan mengintegrasikan program masing-masing OPD atau para pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun CSO.

Rumusan draft roadmap ini dalam workshop ini kemudian menjadi tugas tim kecil melengkapi, menyempurnakan, dan melakukan parafrase untuk menjadi draft dokumen peta jalan perhutanan sosial Sulsel 2021 – 2025.

The post Inisiasi penyusunan Roadmap POKJA PPS Sulsel 2021-2025: Upaya internalisasi isu adaptasi perubahan iklim kedalam kebijakan Perhutanan Sosial appeared first on Tim Layanan Kehutanan Masyarakat - TLKM.

Pembentukan Kelompok Tani Hutan ini di laksanakan di 9 Desa/Lembang yang menjadi daerah intervensi program KAPABEL. Masing-masing desa/lembang tersebut di antaranya yaitu Desa Ranga, Desa Paladang, Desa Tungka dan Desa Pundilemo di Kabupaten Enrekang, Lembang Randan Batu, Lembang Paku dan Lembang Sese Salu di Kabupaten Tana Toraja dan Lembang Sapan Kua Kua dan Kelurahan Bokin di Kabupaten Toraja Utara.

Proses pembentukan Kelompok Tani Hutan ini di hadiri oleh warga yang telah mengelola hutan, beberapa perangkat desa dan Tokoh masyarakat di desa tersebut. Pembentukan Kelompok Tani Hutan ini di dampingi oleh masing-masing fasilitator Desa/Lembang tersebut.

The post Penguatan Kelompok Tani Hutan di lanskap Hulu DAS Saddang dalam paya adapatsi perubahan iklim berbasis pengelolaan pangan hutan appeared first on Tim Layanan Kehutanan Masyarakat - TLKM.

Kegiatan ini dibuka oleh Muh. Ichwan Kadir selaku Project Director KAPABEL yang juga merupakan Ketua Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM). Pelatihan fasilitator ini difasilitasi dengan tiga materi yaitu Meta- Fasilitasi yang dibawakan oleh Muh. Ashar Karateng (Direktur Commit Foundation), Penelitian Etnografi dibawakan oleh Nurhadi Sirimorok (Peneliti dan Penulis di Komunitas Ininnawa) dan Partisipatori Action Reserch (PAR) dibawakan oleh Dr. Alif K. Syahide dan Micah Fisher Phd (Jurnal Forest and Society).

Selama 3 hari mulai pada tanggal 9-11 November 2020, dengan menerapkan metode Focus Group Discussion (FGD) dan simulai, Direktur Commit Foundation, Muh. Ashar Karateng membawakan materi Metafasilitasi yang diharapkan mampu meberikan pemahaman kepada peserta mengenai defisnisi fasilitasi, konsep fasilitasi yang meliputi sikap seorang fasilitator, teknik dasar pengumpulan informasi, teknik dasar penjelasan kepada masyarakat serta metode pengumpulan informasi yang meliputi observasi dan wawancara.

Selanjutnya pada hari ke-4 pelatihan fasilitator tanggal 12 November 2020, peserta diberikan materi Etnografi yang dipaparkan oleh Peneliti dan Penulis di Komunitas Ininnawa, Nurhadi Sirimorok dengan tujuan sebagai penguatan kapasitas peserta/fasilitator dalam melakukan penelitian etnografi di desa dampingan. Setelah memperoleh materi, peserta kemudian diarahkan untuk simulasi melakukan pengamatan di sekitar tempat penelitian dengan objek yang berbeda beda lalu kemudian menuliskannya secar deskriptif.

Pada tanggal 13 November 2020, hari ke-5 pelatihan fasilitator, peserta memperoleh materi penutup oleh dua narasumber dari Jurnal Forest and Society Dr. Alif K. Sahide dan Micah Fisher Ph.D tentang Participatory Action Research (PAR) atau penelitian secara partisipatif agar setiap fasilitator mampu melibatkan masyarakat. Karena, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting yang menjadi tolok ukur untuk menentukan keberhasilan suatu program. Keterliban ini masyarakat ini tentu saja memiliki alasan, yaitu agar masyarakat memahami bagaimana proses hingga pemecahan suatu masalah yang ditemukan selama berada pada tahap implementasi program.

Berbeda dengan penguatan kapasitas metafasilitasi yang akan dievaluasi satu bulan setelah para fasilitator berada di desa masing-masing, rencana tindak lanjut terhadap penguatan kapasitas penelitian etnografi dan PAR akan dimonitoring dan dievaluasi selama berjalannya program sebanyak dua kali dalam sebulan selama 2 bulan pertama dan memastikan adanya output berupa jurnal, lesson learn book maupun policy brief yang akan didampingi oleh tim Jurnal Forest dan Society.

The post Pelatihan Fasilitator untuk program Adaptasi Perubahan Iklim di DAS Saddang appeared first on Tim Layanan Kehutanan Masyarakat - TLKM.

Ketua Yayasan TLKM sekaligus Ketua Konsorsium KAPABEL, Muh. Ichwan K.menerangkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan workshop ini adalah menampung segala bentuk kritikan dan masukan dari para pihak terkait sehingga dapat membantu dalam hal penyempurnaan konsep program.

Sebelumnya, Senin (19/10) Kemitraan (The Partnership for Governance Reform) dan KAPABEL telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (MoU) dengan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Dukungan dan Pengembangan Program Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan. MoU ini menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas project guna mendorong tercapainya peningkatan resilensi terhadap perubahan iklim khususnya di Sulawesi Selatan.

Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan (KAPABEL) yang terdiri dari Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) sebagai Lead, Yayasan Alumni Kehutanan Unhas (YAKU), Puslitbang National Heritage Biodiversity and Climate Change Universitas Hasanuddin, Kanopi Hijau, dan Bumi Lestari menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia sebagai Execting Entity (EE) yang usulan programnya telah lolos dan memenuhi kriteria dari Adaptation Fund.

Direktur Kemitraan, Laode M Syarief menekankan bahwa KAPABEL adalah yang pertama diIndonesia dipercaya oleh Adaptation Fund, maka harus betul-betul serius meramu konsep program, sehingga dapat menjadi projek percontohan.

Program dengan judul “Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan” ini tepatnya akan dilakukan di lokasi administrasi DAS Saddang yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Pinrang, yang melibatkan 27.143 penerima manfaat yang tersebar di 15 desa. Program ini akan menjadi Pilot Project Adaptation Fund di Indonesia, karena menjadi program pertama Adaptation Fund yang akan berjalan di Indonesia.

M. Gusti Zainal, selaku Program Coordinator Adaptasi Perubahan Iklim di DAS Saddang oleh KAPABEL ini menekankan bahwa peran fasilitator lapangan dalam implementasi program adalah perhatian utama pelaksana program ini.

“Yang paling utama adalah melatih fasilitator lapangan agar dapat mengembangkan kapasitas masyarakat” tegas Gusti selaku Program Coordinator KAPABEL.

“Jika kelompok masyarakatnya handal, maka tentunya kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat” lanjutnya.

Adaptation Fund merupakan lembaga internasional yang dibentuk untuk mendanai proyek dan program adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang yang merupakan pihak dalam Protokol Kyoto dan khususnya rentan terhadap perubahan iklim. Sejak 2010, Adaptation Fund telah berkomitmen sebesar US $720juta termasuk mendukung 100 proyek adaptasi. Kemitraan (The Partnership for Governance Reform) telah melalui proses akreditasi untuk menjadi mitra resmi Adaptation Fund sebagai National Implementing Entity (NIE) atau Entitas Pelaksana Nasional di Indonesia yang diberi tanggung jawab untuk menginisiasi program adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Pada tahun 2016, Kemitraan (The Partnership for Governance Reform) membuka peluang kepada seluruh Civil Society Organization (CSO) di Indonesia untuk ikut mengambil peran dan bermitra sebagai Executing Entity (EE) atau Entitas Pelaksana di berbagai belahan daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.

The post Workshop dan Kick Off Program Adaptasi Perubahan Iklim di DAS Saddang appeared first on Tim Layanan Kehutanan Masyarakat - TLKM.