No comments yet

Pertemuan POKJA PPS Sul-Bar Sinkronisasi PIAPS Dengan Areal Kelola KPH

TLKM.or.id – Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) mengadakan pertemuan bersama Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilakasanakan pada hari selasa, 31 Januari 2017 bertempat di Hotel Pantai Indah Mamuju. Pertemuan ini membahas sinkronisasi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan areal kelola Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Se-Sulbar.

Hadir dalam pembukaan acara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat menekankan perlunya kerjasama para pihak dalam mendorong percepatan perhutanan sosial termasuk mengajak seluruh KPH terlibat aktif dalam perencanaan dan pengusulan. Beliau juga menambahkan sasaran dari PIAPS merupakan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan serta dipriorotaskan masyarakat miskin.

Dengan adanya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 dianggap membantu dalam hal pengurusan izin perhutanan sosial. Menurut Kepala Balai PSKL wilayah Sulawesi, hadirnya  Permen ini akan sangat membantu dalam pengurusan dan pengelolaan dibandingkan sebelumnya. Apalagi dengan semangat UU 23 Tahun 2014 dianggap mempercepat segala proses dikarenakan pemangkasan birokrasi yang dulunya berada di Pemerintah Kabupaten beralih ke Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan PIAPS yang dikeluarkan oleh Direktorat Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Wilayah Sulawesi Barat total luas yang dicanangkan sebagai PIAPS sebesar kurang lebih 55.000 Ha, sementara khusus Kabupaten Mamuju seluas 30.000 Ha untuk tahun 2017. Dengan luasan tersebut diharapkan KPH dan Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Sulawesi Barat dapat mendorong dan memfasilitasi masyarakat hingga keluarnya izin dari pemanfaatan/pengelolaan.

Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) yang tergabung dalam POKJA PPS sebelumnya telah mendorong 4.000 Ha untuk akses legal masyarakat di Kecamatan Bonehau dalam pemanfaatan rotan. Wilayah yang diusulkan TLKM yakni, Desa Hinua, Desa Bonehau dan Desa Tamalea Kecamatan Bonehau yang termasuk dalam areal kerja KPHP Karama sehingga diperlukan sinergitas program dari keduanya.

Sebelumnya, TLKM bersama Sande Institut dan Serikat Perempuan Bonehau selaku LSM lokal telah melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Mamuju yang didanai oleh Millenium Challenge Account Indonesia (MCA-I). Program ini mendorong terbangunnya sentra industri rotan yang berkelanjutan dengan terget manfaat terhadap peningkatan pendapatan masyrakat Kecamatan Bonehau serta menurunnya emisi gas rumah kaca.

Post a comment